Bima,
Berita11.com— Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND)
Kabupaten Bima menggelar diskusi publik bertajuk ke manakah arah pendidikan
kita di auditorium Sudirman kampus STKIP Taman Siswa Bima, Minggu (2/3/2021).
Kegiatan tersebut sebagai refleksi hari pendidikan nasional dan hari buruh
internasional.
Dalam
diskusi itu mengemuka penilaian sejumlah tokoh LMND dan Partai Rakyat
Demokratik (PRD) yang menyebut kualitas pendidikan di Kabupaten Bima yang belum
kompetetitif dengan daerah lain seperti tetangga di Kota Bima.
“Saya
sendiri tidak percaya dengan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima, saya
sekolah kan anak saya di Kota Bima dan Jawa. Jargon pendidikan kita ini tidak
mampu diimplementasikan dengan sesuai,” kata Ketua PRD Kabupaten Bima, Arif
Kurniawan saat menjadi pemantik dalam diskusi publik yang digelar Eksekutif
LMND Kabupaten Bima.
Dia
juga menyorot perilaku korupsi sebagai sebuah kegagalan output pendidikan yang
mestinya mampu membentuk mental dan
karakter seseorang. Menurutnya, kondisi jomplang pelaksanaan kurikulum dapat
dilihat dari kualitas peserta didik di wilayah barat Indonesia dengan bagian
timur Indonesia.
“Anak
saya yang SMA sudah mampu menerjemahkan Alquran ke bahasa Inggris, saya saja
tidak mampu. Saking terjadi ketimpangan metode pendidikan di wilayah Indonesia
Timur dan wilayah Barat,” katanya.
Arif
menilai, kondisi pendidikan di Kabupaten Bima lebih banyak mengejar kuantitas
output, sedangkan kualitas diabaikan. Belum lagi persoalan kualitas pengajar
yang menjadi atensi stake holder berkaitan.
Dia
melihat masih ada pola-pola transaksional dalam kegiatan pendidikan di
Kabupaten Bima, sehingga memperparah kualitas SMD. Ditambah lagi regulasi yang
belum pro menghapus kesenjangan dalam sektor pendidikan. “Kita tidak dituntut harus cerdas, tetapi yang
penting selesai (tingkat) pendidikannya sesuai dengan tingkat umurnya (SD, SMP,
SMA). Apalagi juga daya kritik kita dikekang, termasuk dalam lingkungan
pendidikan,” katanya.
Menurut
Arif kualitas literasi di Kabupaten Bima yang rendah merupakan fakta yang tak
perlu dibantah. Dia mengamati daya baca dan menulis mahasiswa yang masih
rendah. “Bagaimana mau mengubah pendidikan kalau minat baca kawan-kawan minim
sekali,” katanya.
Sementara
alumni LMND yang juga pemantik diskusi publik tersebut, Djuwaidin menyentil
pemangku kepentingan dan para pemimpin bangsa. Menurutnya, implementasi
kebijakan pada bidang pendidikan harus memahami dan mampu menafsirkan tujuan
perjuangan pendiri bangsa Indonesia.
"Sejak
tahun 85 dan di Bima sejak tahun 2006 paket A, paket B dan Paket C tumbuh.
Seharusnya anggaran dan program banyak dari sistem paket tersebut berpengaruh
dengan kemampuan wajib belajar," katanya.
Menurutnya,
jargon merdeka pendidikan yang hanyalah simbol dan belum terlaksana dengan
baik. Demikian halnya soal pendidikan inklusi. “Mengapa saya mengangkat tema ke
mana arah pendidikan kita, pendidikan Indonesia yang nggak sampai sampai,
pendidikan inklusi yang belum tercapai," katanya.
Salah
satu fakta yang mencengangkan menurutnya, pelaksanaan PLS seperti program paket
C seolah-olah menjadi pabrik ijazah. Misalnya ketika ada yang mau menjadi
kepala dusun atau kepala desa, hingga pernah muncul kasus ijazah palsu.
Persoalan
lain yakni perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digabung
dengan Riset Dikti, sehingga mengimbau porsi dan kebijakan anggaran untuk
sektor pendidikan.
"Sekarang Kemendikbud ditambah menjadi
Kemendik Ristek, sehingga Kemendagri masuk ambil di kementerian tersebut,
termasuk angkatan darat, angkatan laut, kementerian keuangan yang memiliki juga
kegiatan pendidikan mengambil di kementerian tersebut," katanya.
Dia
mengatakan, pendidikan inklusi digambarkan seolah olah arah pendidikan
nasional. Padahal pelaksanaannya harus sesuai arah. Yaitu mengakomodir pendidikan
dengan kemampuan yang terbatas.
"Seharusnya
orang orang tersebut warga belajar yang kemampuan terbatas dan dididik oleh
guru berkompetensi pendidikan khusus," ujarnya.
Ketua
EK LMND Kabupaten Bima, Firman menjelaskan,
dialog publik yang digelar LMND dimaksudkan menepong situasi kebijakan nasional
dan kebijakan lokal daerah, khususnya berkaitan pendidikan.
“Apalagi
dengan kebijakan kampus bergerak oleh Mendikbud Nadiem Makarim hanya akan
melepas mahasiswa dalam pendidikan di pasar bebas,” katanya.
Ketua
Eksekutif Wilayah LMND Provinsi NTB Fikrin, S.Sos mengatakan, masalah
pendidikan bukan saja persoalan LMND, namun menjadi masalah semua pihak. Untuk
itu, penting memastikan pendidikan dapat diakses seluruh anak bangsa tanpa ada
diskriminasi.
“Hari
ini di kita tengah dihadapkan persoalan demokrasi yang liberal, biaya politik
kita sangat tinggi dan transaksional sehingga melahirkan rezim pro terhadap kapitalis,”
ujar alumnus STISIP Mbojo Bima ini..
Dia
menyebut sejumlah persoalan pendidikan saat ini di antaranya semakin mahalnya
biaya pendidikan, termasuk di tingkat perguruan tinggi. Hal itu menyebabkan
sebagian pemuda di desa tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya pendidikan
tinggi.
“Harus
melihat problem pendidikan dan persoalan bangsa sebagai persoalan kita bersama,”
katanya.
Kegiatan
diskusi publik dihadiri dan diikuti lebih kurang 100 peserta, di antaranya
ketua IMM, pimpinan OKP dan UKM internal dan eksternal kampus STKIP Taman Siswa
Bima. Kegiatan diakhiri buka puasa bersama para peserta diskusi publik dan
pemateri. [B-11]